MEDIA24.ID, JAKARTA– Realisasi belanja pemerintah sampai akhir Mei 2022, banyak habis untuk gaji PNS. Dari total anggaran terealisasi sebesar Rp319,2 triliun, sebesar Rp101,1 triliun dipakai untuk belanja pegawai.
Hal itu berbanding terbalik dengan realisasi belanja modal yang hanya Rp 41,7 triliun. Jumlah realisasi ini lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 59,3 triliun.
Baca juga: Gaji ke-13 PNS Disebut Cair Juli, Bisa Dapat Berapa Besar?
Baca juga: BSU 2022 Kapan Cair? Simak Cara Cek Penerima di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
Pemanfaatan belanja modal digunakan untuk peralatan dan mesin Rp 19,8 triliun, pembangunan gedung dan bangunan Rp 4,3 triliun, dan pembangunan jalan, jaringan dan irigasi Rp 15,7 triliun.
Dalam Konferensi Pers APBN KITA, Kamis (23/6), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi belanja pemerintah baik kementerian dan lembaga pemerintah hingga Mei 2022 sebesar Rp319,2 triliun,sebagian besar habis untuk gaji PNS.
Dari jumlah itu, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp101,1 triliun, naik 4,7% dari belanja pegawai pada periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 94,6 triliun.
“Belanja pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan Rp 67,3 triliun, dan untuk tunjangan kinerja, honorarium, lembur dan lainnya sebesar Rp 33,8. Ini akibat adanya pemberian THR,” kata Sri Mulyani.
Sedangkan untuk belanja barang terealisasi sebesar Rp 109,6 triliun. Jumlah itu terdiri dari belanja barang lainnya Rp 84,5 triliun dan belanja Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Rp 25 triliun.
Menurutnya jumlah realisasi itu turun 17,2% dari belanja barang di periode sama tahun lalu. Pada Mei 2020 belanja barang terealisasikan sebesar Rp 132,4 triliun, yakni digunakan untuk belanja barang lainnya sebesar Rp 93,6 triliun dan belanja PC-PEN sebesar Rp 38,8 triliun.
“Ada penurunan belanja penanganan covid dan pemulihan ekonomi yang cukup signifikan,” jelasnya.
Pemanfaatan belanja barang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Rp 25,1 triliun, untuk klaim pasien Rp 16,2 triliun, insentif nakes Rp 2 triliun, dan vaksinasi Rp 1,9 triliun.
Kemudian oleh Kementerian Pertahanan Rp 12,5 triliun, digunakan untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) Rp 1,9 triliun, pengelolaan barang milik negara (BMN) Rp 2,6 triliun, penyelenggaraan Kesehatan Rp 1,2 triliun.
Lalu Polri sebesar Rp 10 triliun, digunakan sebagai dukungan sarana dan prasarana Rp 2,5 triliun dan operasi kepolisian Rp 2,1 triliun.
Selanjutnya, Kementerian keuangan Rp 8,9 triliun, digunakan untuk Badan Layanan Umum (BLU) sawit Rp 4,5 triliun dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 1 triliun.
Terakhir Kementerian Agama yang realisasi belanjanya sebesar Rp 7,3 triliun, antara lain disalurkan untuk penyaluran BOS Rp 4,5 triliun.
