HEADLINENASIONALPILIHAN EDITOR

Perjalanan Firli Bahuri Jadi Ketua KPK, Dapat Suara Terbanyak di DPR

279
×

Perjalanan Firli Bahuri Jadi Ketua KPK, Dapat Suara Terbanyak di DPR

Share this article
Foto Ketua KPK Firli Bahuri dan eks Mentan SYL

MEDIA24.ID, Jakarta- Ketua KPK Firli Bahuri tersandung kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi sehingga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, 21 November 2023 lalu. Ia terpilih sebagai komisioner KPK bersama 4 nama lainnya pada September 2019 lalu.

Pemilihan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara setelah terlebih dahulu merampungkan uji kelayakan dan kepatutan di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Proses pemilihan dilakukan  56 anggota Komisi III DPR yang mewakili seluruh fraksi. Mereka  melingkari 5 dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti fit and proper test sebelumnya.

Kala itu, mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut dipilih oleh semua anggota Komisi Hukum DPR atau 56 suara disusul Alexander Marwata (komisioner KPK petahana sekaligus mantan hakim tindak pidana korupsi) dengan jumlah suara 53.

Calon lainnya Nurul Ghufron (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember) dengan jumlah suara 51 , Nawawi Pomolango (hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali) dengan jumlah suara 50, dan Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK) periode 2013-2018) dengan jumlah suara 44.

BERITA LAINNYA  Link Live Streaming Prancis Vs Denmark UEFA Nations League

Kasus Ketua KPK Firli Bahuri menambah deretan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang bermasalah. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar memuntuskan mundur dari jabatannya di tengah pemeriksaan Dewan Pangawas KPK.

Lili diduga menerima tiket dan akomodasi dalam gelaran MotoGP Mandalika dengan total penerimaan sekitar Rp 90 juta dari pihak Pertamina. Ia juga pernah dijatuhi sanksi berat dan dihukum pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan.

 

Seleksi Pansel 2019-2023

Firli dan Lili merupakan produk saringan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan pendaftaran Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023.

BERITA LAINNYA  Begini Cara Terapkan Meaningful Learning pada Anak Sejak Dini

Pansel yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 tersebut terdiri atas 9 orang. Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. ditunjuk sebagai Ketua merangkap anggota dan Prof. Dr. Indriyanto Senoadji, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua merangkap anggota.

Sedangkan ketujuh anggota lainnya adalah Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Hamdi Moeloek, Dr. Diani Sadia Wati, S.H., LL.M., Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Hendardi, S.H., dan Al Araf, S.H., M.T.

Firli berhasil melalui ujian dan tes wawancara Pansel. Saat melaporkan 10 nama calon pimpinan KPK yang lolos seleksi kepada Presiden Jokowi, Yenti menegaskan, banyak pertimbangan dan penilaian yang dilakukan oleh pansel hingga terjaring sepuluh nama capim KPK.

Dalam prosesnya, menurut Yenti pansel juga menerima berbagai masukan dari masyarakat dan mempelajarinya. “Kita pelajari, kemudian kita nilai, dan pertimbangan dari berbagai aspek. Inilah hasilnya,” ungkapnya.

BERITA LAINNYA  Link Live Streaming Big Match Belgia Vs Belanda 4 Juni 2022

Yenti juga memastikan kesepuluh nama capim KPK yang diserahkan kepada Presiden Jokowi telah sesuai dengan amanat konstitusi. Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan bahwa unsur pimpinan KPK terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah.

“Yang penting bagi kami sesuai dengan undang-undang. Sepuluh yang diserahkan itu harus dua unsur itu. Itu amanah undang-undang,” tegasnya.

Untuk diketahui, kesepuluh nama capim KPK yang diserahkan kepada Presiden Jokowi tersebut ialah:

  1. Alexander Marwata – Komisioner KPK
  2. Firli Bahuri – Anggota Polri
  3. I Nyoman Wara – Auditor BPK
  4. Johanis Tanak – Jaksa
  5. Lili Pintauli Siregar – Advokat
  6. Luthfi Jayadi Kurniawan – Dosen
  7. Nawawi Pomolango – Hakim
  8. Nurul Ghufron – Dosen
  9. Roby Arya – PNS Sekretariat Kabinet
  10. Sigit Danang Joyo – PNS Kementerian Keuangan