• July 30, 2022

Myanmar Perlu Disanksi, tapi Soliditas ASEAN Dipertaruhkan

Myanmar Perlu Disanksi, tapi Soliditas ASEAN Dipertaruhkan

MEDIA24.ID, JAKARTA —  Analis meminta ASEAN memberikan sanksi yang lebih keras pada Myanmar yang baru saja mengeksekusi empat tahanan politiknya, jika tidak perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara ini akan terlihat lemah dan tidak memiliki kredibilitas.

Namun analis lain mengingatkan bahwa situasi di Myanmar harus diatasi dengan pendekatan dialog yang terus menerus, karena tekanan pada negara itu hanya akan mengganggu soliditas ASEAN.

Baca juga: Indonesia, Jangan Asal Blokir Platform Teknologi Internet!

Baca juga: Bea Cukai Segel 1 Kontainer Senjata, TNI Beri Penjelasan

Sharon Seah Li-Lian, Coordinator ASEAN Studies Centre Yusof Ishak Institute, Singapura dalam unggahan twitternya mengatakan bahwa ASEAN perlu memikirkan kembali secara secara serius pendekatannya terhadap Myanmar.

“Termasuk penghentian sementara de facto meskipun Piagam ASEAN tidak secara eksplisit mengaturnya,” ujar dia.

Namun dia mengingatkan, jika hal itu terjadi akan ada risiko menutup pintu negosiasi dengan pemerintahan junta Myanmar secara permanen.

“Jika ASEAN mengakhiri keanggotaan Myanmar semua peran dan fungsi negara itu di negara harus diambil alih oleh negara anggota lain.

Indonesia bahkan mengusulkan untuk membahas secara khusus perkembangan terakhir di Myanmar dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN di Phnom Penh, Kamboja 30 Juli-6 Agustus mendatang.

BERITA LAINNYA  PBSI UIN Jakarta Selenggarakan Seminar Integrasi Kajian Keislaman

“Sudah lebih dari satu setengah tahun 5PCs (5 Konsensus Asean untuk mengatasi masalah Myanmar) disepakati. Sudah waktunya ASEAN membahas kembali secara serius tidak adanya progress yang signifikan terhadap implementasi 5PCs,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam siaran pers.

Presiden Joko Widodo, kata Menteri Retno mengungkapkan kekecewaannya pada apa yang disebut sebagai “kemunduran implementasi 5PCs”, termasuk hukuman mati bagi empat tahanan politik.

“Presiden (Joko Widodo) sampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi 5PCs,” ujar dia.

Menurut dia semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen Junta militer Myanmar mengimplementasikan 5PCs.

“Sejak situasi terakhir terjadi, Indonesia termasuk yang pertama mendorong chair asean untuk mengeluarkan statement. Indonesia juga secara aktif berikan masukan terhadap draft chair statement tersebut,” ujar dia.

Namun pendekatan penuh tekanan pada Myanmar ini diragukan efektifitasnya, karena tidak ada mekanisme di ASEAN yang memungkinkan pemberian sanksi bagi negara anggota.

BERITA LAINNYA  PKB Mau Koalisi, Tapi Capres Harus Muhaimin

“Sanksi sampai hold keanggotaan tidak bisa. Dengan ASEAN Way dan prinsip non-intervention, ASEAN memang tidak bergigi menghadapi anggota yang ditengarai atau telah melakukan pelanggaran tertentu, termasuk HAM. Belum ada presedennya,” ujar Tirta Nugraha Mursitama, professor hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara (Binus).

Negara-negara ASEAN juga tidak bisa memberikan sanksi dengan menghentikan bantuan kemanusiaan ke negara itu, karena akan membuat masyarakat makin menderita.

Menurut dia pendekatan untuk menyelesaikan masalah Myanmar ini juga harus diambil mengedepankan cara-cara ASEAN seperti pendekatan persuasif bukan berbentuk tekanan.

“Perlu pendekatan yang berbasis budaya asia. Tidak ada yang mau kehilangan muka, apalagi di depan umum,” ujar dia.

Menurut pengajar hubugan internasional Universitas Al Azhar Indonesia Ramdhan Muhaimin, secara historis negara ASEAN terbagi menjadi dua blok, yaitu blok sosialis dan blok liberal warisan perang dingin.

Negara ASEAN yang berada di daratan seperti Myanmar, Laos, Kamboja dan Vietnam adalah blok sosialis yang bergabung ke ASEAN pascaperang dingin.

BERITA LAINNYA  Keutamaan dan Anjuran Amalan pada Hari Jumat Menurut Syekh Ali Jaber 

Sementara negara ASEAN berbasis kepulauan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina adalah blok liberal.

“Diakui atau tidak, faktor histori ini masih mempengaruhi perbedaan cara pandang masing-masing negara dalam memandang keamanan kawasan,” ujar dia.

“Jika Indonesia atau ASEAN memberi sanksi, justru bisa membuat soliditas ASEAN menjadi melemah. Rusia dan china akan menekan ASEAN. Kamboja dan Laos bisa jadi akan menolak sanksi pada Myanmar,” ujar dia.

Selain itu menurut dia ASEAN juga tidak pernah memberi sanksi terhadap anggotanya yang dinilai melakukan pelanggaran kemanusiaan.

Karena itu menurut dia, cara mengatasi persoalan di Myanmar ASEAN adalah dengan terus melakukan pendekatan diplomatik.

“Terkadang pendekatan personal atau idiosinkretik antarkepala negara lebih efektif dari pada pendekatan goverment to government, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno dulu,” ujar dia.

Menurut dia Indonesia juga bisa menempuh diplomasi melalui pihak ketiga, yaitu negara lain yang memiliki kedekatan dengan Myanmar seperti China dan Rusia untuk menekan negara itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.