• June 12, 2022

Kuota Sertifikasi Halal Gratis BPJPH Masih Banyak, Ini Syarat dan Cara Daftarnya 

Kuota Sertifikasi Halal Gratis BPJPH Masih Banyak, Ini Syarat dan Cara Daftarnya 

MEDIA24.ID, JAKARTA – Jatah sertifikasi halal gratis dari BPJPH untuk UKM masih banyak, berikut cara dan syarat daftar program ini. 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) memiliki program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) untuk 25 ribu kuota dengan kategori pernyataan pelaku usaha (self declare).

Baca juga: Jenfi Startup Pembiayaan Asal Singapura Lebarkan Sayap ke Indonesia

Sekretaris BPJPH Arfi Hatim mengatakan hingga hari ini baru sekitar 6.600-AN yang daftar. 

“Artinya, masih banyak kuota yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha,” ujar Arfi Hatim. 

Sertifikasi halal gratis ini diberikan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). 

Cara daftar sertfikasi halal gratis  program SEHATI adalah sebagai berikut: 

  • Akses laman ptsp.halal.go.id melalui handphone, laptop, atau komputer
  • Ikuti Langkah-langkah di laman tersebut. 
BERITA LAINNYA  AC Monza Naik Kasta ke Serie A, Ternyata "Saudara" AC Milan

Baca juga: Realme Dukung Kejuaraan PUBG MOBILE se-Asia Tenggara

Berikut daftar persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil kategori self-declare:

  1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
  2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
  3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan  memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
  4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
  5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
  6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
  7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
  8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
  9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
  10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
  11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
  12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
  13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
  14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
  15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);
  16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.
BERITA LAINNYA  Kursi Wakomut BSI Kosong Ditinggal Tuan Guru Bajang

1 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.