• October 4, 2022

Krisis Akibat Perubahan Iklim Makin Nyata, Nelayan Sulit Melaut dan Desa Tenggelam 

Krisis Akibat Perubahan Iklim Makin Nyata, Nelayan Sulit Melaut dan Desa Tenggelam 

MEDIA24.ID, JAKARTA – Perubahan iklim membawa dampak buruk bagi ketersediaan pangan bagi kelompok rentan dalam masyarakat mulai dari petani, nelayan hingga masyarakat  adat, ujar para aktivis dalam sebuah seminar “Menguak Elemen Keadilan Iklim dalam Aksi Iklim Global dan Penerapannya di Indonesia”, Senin (3/10) di Jakarta.

Perubahan iklim paling terasa saat ini adalah tenggelamnya desa karena banjir, serta makin sulitnya nelayan melaut.

Manajer Kampanye Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil, Eksekutif Nasional WALHI Parid Ridwanudin mengatakan nelayan terdampak langsung oleh perubahan iklim, sebab mereka melaut berdasar kondisi cuaca.

Krisis iklim membuat mereka semakin sulit memprediksi cuaca sehingga waktu melaut menjadi sangat terbatas, dalam setahun kini mereka hanya melaut selama 180 hari.

Profesi nelayan juga makin ditinggalkan, pada 2010-2019 jumlah nelayan berkurang 330 ribu, dari 2,16 juta nelayan menjadi tinggal 1,83 juta orang.

BERITA LAINNYA  Pesan Istri Ridwan Kamil Bikin Nangis: Di Sungai Aare yang Cantik Ini, Mamah Lepaskan Kamu

“Pada masa yang akan datang kita akan mengalami krisis pangan laut,” ujar Parid.

Tenggelamnya desa-desa pesisir akan membuat masyarakat di kawasan tersebut menjadi pengungsi karena bencana iklim (climate refugee), lebih jauh, generasi yang hidup pada tahun 2050 akan menghadapi kenaikan air laut dan terancam krisis pangan.

Menurut Parid sebagai masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim, suara masyarakat rentan sangat strategis untuk didengar dalam perumusan berbagai kebijakan adaptasi dan mitigasi.

Tapi malangnya, saat ini, ruang partisipasi publik justru kian menyusut sehingga keadilan iklim pun sulit terwujud.

BERITA LAINNYA  Kursi Wakomut BSI Kosong Ditinggal Tuan Guru Bajang

Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono mengatakan dalam IPCC Assessment Report, laporan yang diterbitkan Panel Antarpemerintah di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempelajari masalah perubahan iklim dari sisi ilmiah, teknis, dan sosial-ekonomi, ada panduan pentingnya memperluas partisipasi publik dalam menyusun kebijakan iklim, sehingga aksi dan mitigasi iklim dapat berdampak bagi semua.

Keadilan iklim bisa terjadi jika pemerintah membuka partisipasi publik (rekognisi) dari kelompok rentan agar mereka bisa efektif beradaptasi dengan perubahan iklim dan mencegah maladaptasi.

“Pada prinsipnya yang paling menderita harus menerima manfaat lebih besar daripada manfaat yang diterima orang rata-rata supaya ketimpangan bisa ditangani,” ujarnya.

Bivitri Susanti, Pendiri dan Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum JENTERA menilai, partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan, terutama kelompok rentan perlu dibuka dengan luas dan bebas dari tekanan.

BERITA LAINNYA  Sosok AKP Rita Yuliana, Polwan Cantik yang Dikaitkan Kasus Irjen Sambo

“Perlu perubahan yang transformatif agar suara-suara kelompok rentan benar-benar ditampung dalam kebijakan,” ujarnya.

Selama ini, suara publik banyak diabaikan dalam pembuatan hukum atau kebijakan.

Misal, di tingkat kebijakan soal kelapa sawit dan perpajakan, keputusan politik diambil oleh kelompok oligarki yang kental isinya dengan kepentingan mereka.

Di tingkat perumusan undang-undang dan lembaga peradilan, oligarki sudah menutup rapat kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.