MEDIA24.ID,JAKARTA- Masih ingatkah kamu dengan lonjakan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng di pasaran, beberapa bulan lalu? Untuk mengatasinya, pemerintah kemudian menggelontorkan bantuan sosial subsidi minyak goreng, termasuk melakukan operasi pasar.
Nah, ternyata subsidi yang keluarkan pemerintah untuk bantuan minyak goreng tidaklah kecil, mencapai Rp6 triliun. Jumlah itu untuk mensubsidi sekitar 20,3 juta penduduk Indonesia.
Subsidi atau bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng menjadi salah satu penyebab kenaikan realisasi perlindungan sosial yang disalurkan pemerintah. Jumlahnya hingga Mei 2022 mencapai Rp 157,9 triliun.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, realisasi bansos meningkat 11,7% dari realisasi pada Mei 2021 yang sebesar Rp 141,4 triliun. Realisasi tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan 2020 yang sebesar Rp 131,7 triliun dan pada 2019 yang sebesar Rp 110,4 triliun.
“Realisasi ini dibandingkan tahun sebelumnya lagi-lagi jauh lebih tinggi. Ini karena APBN sebagai shock absorber sehingga memberikan bantalan sosial,” kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (23/6).
Dari total dana perlindungan bantuan sosial, untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 63,1 triliun dan non-PEN Rp 94,9 triliun.
Juga ada dana yang dibelanjakan oleh kementerian/lembaga sebesar Rp 69,1 triliun. Antara lain disalurkan melalui TNI dan Polri Rp 2,3 triliun, Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 39,2 triliun, Kementerian dan Kesehatan Rp 16,9 triliun, serta melalui Kementerian Pendidikan sebesar Rp 9,7 triliun.
Belanja oleh Kemensos dimanfaatkan untuk penyaluran program keluarga harapan (PKH) Tahap II kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Rp 14,3 triliun dan BLT Minyak Goreng kepada 20,3 juga keluarga dengan anggaran Rp 6 triliun.
Juga untuk Kartu sembako periode Januari-Maret yang disalurkan pada Februari, April dan Mei untuk 18,7 juta KPM dengan anggaran sebesar Rp 18,8 triliun.
Sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp 79,2 triliun dimanfaatkan untuk subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 45,1 triliun, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 7,7 triliun, dan penyaluran program Kartu Prakerja bagi 1,1 juta peserta sebesar Rp 3,8 triliun.
Terakhir, untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dimanfaatkan untuk penyaluran BLT Desa kepada 7 juta KPM sebesar Rp 9,6 triliun.
